Pontianak,PERSS.ID – Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Wadan Lantamal) XII Kolonel Mar Qomarudin menghadiri acara Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) untuk periode jangka menengah tahun 2025-2029 yang digelar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak. Kegiatan ini mengusung tema “Terwujudnya Perbatasan Negara yang Berdaulat dan Masyarakat Perbatasan yang Sejahtera Dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas.”
Gerbangdutas bertujuan untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan negara secara komprehensif dan terpadu melalui berbagai kegiatan lintas Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/LPNK). Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan memperkuat kedaulatan negara.
Pj. Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar Kalimantan Barat, yang juga merupakan bagian dari Pulau Kalimantan dan berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN), dapat merasakan dampak positif dari pembangunan yang merata dan berkelanjutan. “Kami berharap adanya perbaikan dan pengembangan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi, yang lebih baik sehingga bisa meningkatkan konektivitas regional dan memudahkan akses ke berbagai daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Harisson menekankan pentingnya acara pencanangan ini sebagai momentum untuk terus melakukan langkah-langkah konkret dalam mempercepat pembangunan di daerah perbatasan secara terpadu.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menegaskan bahwa tugas utama BNPP adalah mengelola segmen perbatasan dengan jelas untuk mengatasi berbagai persoalan yang masih ada. “Penyelesaian sengketa batas negara harus dilakukan dengan jalan diplomasi secara damai,” tegasnya.
Tito juga menjelaskan bahwa BNPP bertugas mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan melibatkan berbagai instansi seperti TNI, Polri, Imigrasi, Bea Cukai, Badan Karantina Indonesia, hingga pemerintah daerah. "Selain itu, BNPP juga bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan daerah perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat," tambahnya.
Dengan pelaksanaan Gerbangdutas, diharapkan tercipta sinergi antara berbagai pihak dalam pembangunan perbatasan negara sehingga dapat mendukung visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045.[AZ]
Editor:Suardi