Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, mengurangi ketimpangan, dan memastikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah nusantara.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, pemerintah menggarisbawahi tujuh prioritas utama yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Di antara prioritas tersebut adalah penguatan ketahanan ekonomi nasional, pengembangan daerah untuk mengurangi disparitas, dan peningkatan daya saing sumber daya manusia.
Pemerintah juga menekankan pentingnya infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan layanan dasar, serta pengembangan lingkungan hidup yang lebih tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim.
Selain itu, kebijakan ekonomi ini juga berfokus pada transisi energi rendah karbon dengan mendorong pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa. Pemerintah berharap sektor ini tidak hanya meningkatkan ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka peluang investasi dan menciptakan lapangan kerja baru.
Bank Indonesia (BI) turut mendukung optimisme ini dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk tahun 2024. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 4,7-5,5 persen, didorong oleh peningkatan transaksi digital dan pertumbuhan sektor perbankan konvensional. BI juga memperkirakan inflasi akan stabil di kisaran 1,5-3,5 persen, dengan nilai tukar rupiah yang diproyeksikan tetap stabil berkat berakhirnya siklus kenaikan suku bunga Federal Reserve AS.
Dalam hal kebijakan fiskal, pemerintah berencana untuk menciptakan ruang fiskal yang memungkinkan peningkatan belanja prioritas, seperti perlindungan sosial, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan Indonesia terhadap guncangan eksternal, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Rencana ambisius ini juga mencakup percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang menjadi salah satu proyek besar dalam agenda pemerintah. Pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan dan sekitarnya, serta mendukung visi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi yang kuat dan merata.
Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi pemerintah untuk tahun 2024 mencerminkan komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan tahan terhadap berbagai tantangan global. Pemerintah optimistis bahwa dengan kebijakan yang tepat, Indonesia akan mampu mengatasi berbagai hambatan ekonomi dan mencapai pertumbuhan yang berkualitas.[*kzn/Abe.*]
