PERSS.ID— Ukraina kembali meningkatkan tekanan internasional terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, kali ini dengan meminta Mongolia untuk menahan pemimpin Kremlin tersebut jika ia melakukan kunjungan ke negara itu. Ukraina berpegang pada prinsip hukum internasional yang mewajibkan anggota Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menahan tersangka jika surat perintah penangkapan telah dikeluarkan. namun, di sisi lain, Rusia tampak tidak terganggu dengan permintaan tersebut, terutama mengingat Mongolia adalah negara yang sangat bergantung pada Moskow untuk kebutuhan bahan bakar dan listrik.
Pada Maret 2023, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin atas dugaan kejahatan perang yang terjadi di Ukraina. Sejak itu, Ukraina terus mendorong negara-negara anggota ICC untuk menjalankan kewajiban hukum mereka dan menahan Putin jika ia menginjakkan kaki di wilayah mereka. Mongolia, sebagai salah satu negara anggota ICC, berada dalam posisi yang dilematis mengingat hubungan eratnya dengan Rusia.
Sumber dari Kementerian Luar Negeri Ukraina menyatakan bahwa "Ukraina mengharapkan Mongolia untuk mematuhi kewajibannya sebagai anggota ICC. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan komitmen terhadap supremasi hukum internasional."
Namun, Kremlin dengan tenang menanggapi permintaan tersebut, menegaskan bahwa mereka tidak khawatir tentang kemungkinan penahanan Putin di Mongolia. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dalam sebuah pernyataan mengatakan, "Kami tidak melihat alasan untuk khawatir tentang hal ini. hubungan antara Rusia dan Mongolia kuat dan didasarkan pada saling menghormati serta kepentingan bersama."
Mongolia, yang berbatasan langsung dengan Rusia dan China, memiliki ketergantungan yang besar pada Rusia untuk kebutuhan energi. Rusia memasok sebagian besar bahan bakar dan listrik yang digunakan di Mongolia, sehingga membuat negara ini dalam posisi yang sulit jika harus menegakkan surat perintah penangkapan dari ICC terhadap Putin.
Para analis politik menganggap bahwa Mongolia kemungkinan besar tidak akan mengambil langkah yang bisa merusak hubungan dengan Moskow. "Mongolia tidak dalam posisi untuk menantang Rusia, terutama mengingat ketergantungan mereka pada energi Rusia. Meskipun mereka adalah anggota ICC, tekanan ekonomi dan politik dari Rusia sangat signifikan," ujar seorang pengamat hubungan internasional dari University of Oxford.
Situasi ini menyoroti tantangan yang dihadapi ICC dalam menegakkan hukum internasional, terutama ketika berhadapan dengan negara-negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan tertentu. Ukraina terus berupaya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia di panggung internasional, tetapi tantangan diplomatik dan ekonomi seperti ini menunjukkan bahwa upaya tersebut tidak selalu berjalan mulus.
Bagi Mongolia, keputusan ini akan menjadi ujian besar terhadap komitmennya terhadap hukum internasional dan bagaimana mereka menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kewajiban internasionalnya.[kzn/Abe,junai]
