Tim Analisis, Wahy, soroti dugaan menyeleweng kan, penyimpangan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 di sd 12/79 pattiro riolo. Dugaan ini menyeret nama Kepala Sekolah SD Inpres 12" 79, Pattiro riolo, A.Nurmiati.Terseret sejumlah, pihak termasuk bendahara sekolah, Konsitator/konsultan, Makmur. Kepala bahagian bidang SD kabupaten Bone, abd Rahman, atas berbagai kejanggalan dalam pelaksanaan proyek pembangunan sekolah.
Dugaan menyelewengkan Dana DAK, tim
Investigasi mengungkap proyek/pembangunan, utama yang diduga bermasalah:
-- Pembangunan Ruang perpustakaan, 2024.
- Pelaksanaan: Swakelola
- Volume: 1 unit
- Anggaran: Rp 253.440.000.
Proyek ini diduga mengalami kerugian negara.
-- Pembangunan Ruang Guru(2024).
- Volume: 1 unit
- Anggaran: Rp 242.421.000. Diduga kerugian ada kerugian negara.
-- Pembangunan Laboratorium komputer" 2024, Pelaksana swakelola volume: 1 unit Anggaran Rp 242.421.000. Proyek ini diduga mengalami kerugian negara, anggaran.
4. Rehabilitasi Ruang Kelas volume 2 unit anggaran Rp 436.359.000. proyek ini diduga agak tinggi anggaran mau sama dengan anggaran pembangunan, diduganya insiden kerugian negara, akan mengarah korupsi.
Dugaan pelanggaran muncul karena material bangunan hasil rehabilitasi info masyarakat lokasi, mengungkapkan ke tim, hilang, dijual di duga untuk kepentingan pribadi, padahal material tersebut adalah aset negara.
Temuan Lapangan dan Respons Masyarakat,
Tim investigasi, indikasi, besarnya anggaran yang telah digunakan dan penghilangan material hasil rehabilitasi yang seharusnya menjadi aset negara. Masyarakat yang dikonfirmasi mengaku menyaksikan bahan-bahan bangunan tersebut telah lenyap tanpa kejelasan.
Wahy, menilai tindakan ini merupakan pelanggaran serius yang dapat merugikan negara. Selain itu, dugaan kerugian negara, dalam anggaran pembangunan menambah daftar panjang potensi pelanggaran.
Desakan tim investigasi analisis bone, desak Inspektorat Kabupaten Bone, Kejaksaan bone dan dinas terkait untuk segera melakukan turun lapangan dan investigasi mendalam. Menurutnya, perlu ada langkah tegas agar pengelolaan keuangan negara tidak berujung mengakibatkan pada kerugian.
Wahy, menyoroti kemungkinan pelanggaran mekanisme pengadaan barang dan jasa yang di duga tidak sesuai spesifikasi, sehingga memperbesar peluang terjadinya tindak pidana korupsi.
Potensinya Pelanggaran Hukum
Jika dugaan ini terbukti, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam:
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pelanggaran meliputi kesalahan administratif, pengelolaan aset, hingga perbuatan melawan hukum yang berdampak pada kerugian negara.
Jumat 27 Desember 2024. Tim investigasi analisis DPD Bone, bertemu Makmur konsultan/konsitator, dan kepala bahagiaan, SD, bidang SD, abd Rahman diruangannya. dikabupaten Bone, diklarifikasi/konfirmasi. dan wawancarai dengan tim perss, Sulawesi Selatan.
Diduga menuduh bahwa pernah dikonfirmasi oleh tim analisis, pada hal baru kali ini kami ketemu.
Ketua tim investigasi khusus analisis Hamsa, angkat bicara, ini suda pencemaran nama baik lembaga. Dituduhnya, ungkapnya" itu dan itu terus beritanya. Dan diduga melanggar hukum pidana. Abd Rahman bidang SD, dan konsultan/konsitator mahmur.
Tegas Kapolda Sulawesi selatan, memanggilnya, abd.rahman Kabid SD, dan konsultan/konsitator makmur diperiksanya, terkaitnya mencemarkan nama baik lembaga analisis.
Kepala Sekolah SD Inpres 12/79 pattiro Riolo" A.Nurmiati" kecamatan sibulue kabupaten Bone. Kepala bahagian, bidang SD, Abd Rahman, dan konsitator/konsultan, Makmur, belum memberikan klarifikasi lanjutan terkait dugaan penyelewengan tersebut.
Tim investigasi perss.
