Publik Pertanyakan Pajak Raffi Ahmad: Aset Diduga Capai Rp1 Triliun, Setoran Pajak Hanya Rp1 Miliar.

Paska Pelantikan Rafi Ahmad Sebagai Stafsus

Jakarta, Perss.ID – Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan, bukan karena aktivitasnya di dunia hiburan, melainkan lantaran isu ketidakwajaran antara harta kekayaan dan kewajiban pajaknya. Sejumlah pihak menilai terdapat perbedaan signifikan yang harus dijelaskan secara terbuka.

Raffi disebut-sebut memiliki kekayaan mencapai Rp1 triliun. Namun, pajak yang tercatat hanya berkisar Rp1 miliar. Perbandingan angka tersebut menimbulkan kecurigaan publik dan menyalakan kembali perdebatan soal transparansi pajak tokoh publik.

Seorang pengamat hukum, Mukhsin Nasir, menegaskan bahwa selisih tersebut sulit dipahami. “Dengan kekayaan sebesar itu, semestinya beban pajak bisa mencapai ratusan miliar. Angka Rp1 miliar jelas terlalu kecil dan patut diselidiki,” ujarnya, Senin (15/9/2025).

Kritik serupa juga datang dari aktivis Kisman Latumakulita yang menyinggung hal ini dalam sebuah podcast populer. Ia menghitung, dengan sistem pajak progresif, kewajiban yang semestinya muncul bisa berada di kisaran Rp330 hingga Rp340 miliar. “Perbedaan mencolok ini bisa memunculkan dugaan praktik penggelapan pajak maupun pencucian uang,” katanya.

Isu tersebut memicu reaksi beragam di masyarakat. Ada yang menilai tudingan ini masih perlu diverifikasi, namun banyak pula yang menekan lembaga penegak hukum untuk tidak tinggal diam. KPK didorong agar segera melakukan audit dan menelusuri asal-usul kekayaan Raffi Ahmad.

Menurut Mukhsin, keterbukaan menjadi jalan satu-satunya untuk menghentikan spekulasi. “Kalau benar ada pelanggaran, aparat harus tegas. Jika tidak, maka klarifikasi yang sahih diperlukan agar publik tidak lagi meragukan,” tegasnya.

Hingga kini, Raffi Ahmad belum memberikan klarifikasi resmi. Sementara KPK pun belum mengumumkan sikap atau langkah lanjutan. Ketidakjelasan inilah yang membuat isu semakin berkembang dan menyedot perhatian luas.

“Transparansi dan penegakan hukum adalah kunci. Publik butuh kepastian, bukan sekadar rumor,” tutup Mukhsin.