.png "Admin Redaksi")
www.perss.id,Pulau Taliabu Maluku Utara -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi solusi pemenuhan gizi anak justru menuai sorotan tajam di Desa Bapenu. Aktivis mahasiswa mengecam keras dugaan penyaluran menu untuk balita non-PAUD yang dinilai tidak sesuai standar usia dan berpotensi membahayakan anak-anak, khususnya kelompok usia 1–5 tahun.aktivis Mahasiswa Muflihun La Guna (6/6/2026)
Kritik ini mencuat setelah sejumlah orang tua mengeluhkan bentuk dan tekstur makanan yang diberikan. Dalam temuan di lapangan, balita disebut menerima menu seperti ikan goreng utuh dan pisang tanpa pengolahan khusus, yang dinilai tidak ramah untuk kemampuan makan anak usia dini.
“Anak umur 3 tahun, giginya belum lengkap. Dikasih ikan goreng sama pisang utuh, mana bisa makan? Ini bukan soal suka atau tidak, tapi soal keselamatan anak,” tegas salah satu aktivis mahasiswa dalam pernyataannya.
Muflihun La Guna Aktivis Mahasiswa pemberian makanan kepada balita tidak bisa disamaratakan dengan anak usia sekolah. Balita memiliki keterbatasan dalam mengunyah dan menelan, sehingga membutuhkan makanan dengan tekstur lunak, dipotong kecil, atau dihaluskan agar aman dikonsumsi.
Lebih jauh, aktivis menilai bahwa kelalaian dalam penyusunan menu bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bentuk ketidakseriusan dalam menjalankan program yang menyangkut kesehatan generasi masa depan. Mereka mendesak pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional pemberian makanan bagi balita.
“Kalau dibiarkan, ini bukan lagi program gizi, tapi bisa berubah jadi ancaman. Risiko tersedak pada anak itu nyata. Jangan sampai program yang dibiayai negara justru membahayakan penerimanya,” lanjutnya.
Aktivis Muflihun La Guna juga berharap ada perbaikan segera. Iya meminta agar menu disesuaikan dengan kebutuhan balita, baik dari segi tekstur, ukuran, maupun kandungan gizi. Selain itu, pengawasan distribusi dinilai harus diperketat agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa program bantuan sosial, terutama yang menyasar anak-anak, tidak hanya soal distribusi, tetapi juga soal kualitas, keamanan, dan kesesuaian dengan standar kesehatan. Tanpa itu semua, niat baik bisa berubah menjadi risiko yang tak terduga.ujarnya Muflihun
aktivis mahasiswa menutut klarifikasi resmi dari pihak pelaksana program di tingkat desa maupun instansi terkait. Namun tekanan publik terus meningkat, menuntut transparansi dan tanggung jawab atas dugaan kelalaian tersebut.
.png "Admin Redaksi")
