.png "Admin Redaksi")
PERSSINDONESIA.id - Pemerintahan Desa Kurunga, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan kembali menjadi sorotan tajam publik. Hal ini terjadi setelah mencuatnya dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Desa Kurunga, Yahya Husen, terkait penahanan gaji sejumlah perangkat desa yang diduga dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Sabtu, 28/06/2025.
Informasi yang dihimpun dari sumber terpercaya menyebutkan, setidaknya terdapat tiga belas perangkat desa yang tidak menerima hak mereka berupa gaji selama 4 bulan sejak dari Januari februari Maret dan April Padahal, mereka memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan resmi yang sama dengan sejumlah perangkat lainnya yang tetap menerima gaji secara normal. Ketimpangan inilah yang menimbulkan kecurigaan kuat bahwa telah terjadi praktik diskriminatif bahkan dugaan penyelewengan dana desa oleh oknum kepala desa tersebut.
Salah satu perangkat desa yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa dan merasa diperlakukan tidak adil. “Kami punya SK yang sama, bekerja dengan beban yang sama pula. Tapi anehnya, kami tigabelas orang justru tidak diberikan hak kami. Ini tidak adil. Kami sudah lapor ke camat, tapi belum ada tindak lanjut yang jelas,” ujarnya.
Perangkat lainnya juga mengungkapkan bahwa mereka telah mencoba menemui langsung Pj. Kepala Desa Yahya Husen untuk meminta penjelasan. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Yahya mengungkapkan bahwa kmi dri perangkat desa tidak bekerja atau tdk aktif,malah memberikan jawaban yang tidak masuk akal dan berubah-ubah.“ tapi belakangan kami tahu perangkat lain sudah terima gaji. Terus alasan berubah jadi belum ada perintah dari dinas. Ini jelas ada yang disembunyikan,” ujar sumber lainnya dengan nada kesal.
Diwaktu terpisah, Kepala Desa Joronga, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, belum memberikan tanggapan resmi, hingga berita ini dipublikasikan.
Redaksi: wan
.png "Admin Redaksi")
